MAKALAH "Peran Partai Politik di Indonesia"

SISTEM PEMERINTAH

MAKALAH
(Peran Partai Politik Di Indonesia) 

Oleh : Khairul Ahmadi

BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Demokrasi di Indonesia sudah berlangsung 18 tahun sejak tahun 2000 an. Hingga tahun 2016 ini, demokrasi di Indonesia telah melewati berbagai proses yang penuh dengan dinamika kehidupan demokrasi. Dalam periode 18 tahun ke belakang telah banyak perubahan yang dialami Indonesia dalam menjalankan proses demokratisasi ini, diantaranya adalah Amandemen UUD 1945, kebebasan pers, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, dan lain-lain. Selain itu sekarang ini juga terdapat banyak partai politik sebagai wadah untuk menyalurkan informasi dari pemerintah menuju masyarakat begitu pula sebaliknya, dari masyarakat menuju pemerintah.

Partai politik merupakan kelompok warga negara yang terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum. Partai politik merupakan hasil pengorganisasian dari sekelompok orang agar memperoleh kekuasaan untuk menjalankan program yang telah direncanakan.

Demokrasi adalah pemerintahan oleh semua orang yang merupakan kebalikan dari konsep pemerintahan oleh satu orang (otokrasi). Sehingga dalam membangun demokrasi ini diperlukan adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Partisipasi tersebut dapat terlihat dari pelaksanaan pemilu. Masyarakat dapat menggunakan haknya untuk memilih sesuai dengan hati nurani.

Namun, sekarang ini banyak masyarakat yang enggan memilih atau lebih tepatnya adalah golput. Salah satu faktornya adalah sekarang ini terlalu banyak partai politik yang justru membuat masyarakat bingung karena hanya menyatakan janji-janji palsu semata, tidak merealisasikan visi misi yang diutarakan terhadap masyarakat. Partai politik sekarang lebih banyak mencari untuk kepentingan pribadi partai politik itu sendiri.

B.     Rumusan Masalah

Sejauh ini peran parpol dalam membangun demokrasi belumlah sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Parpol cenderung mencari keuntungan untuk parpol itu sendiri. Sehingga dari permasalahan tersebut dapat kita rumuskan :

“Bagaimanakah peran dan fungsi partai politik dalam membangun demokrasi di Indonesia?”

C.     Tujuan

·         Mengetahui Defenisi Partai Politik

·         Mengetahui Fungsi dan Tujuan Partai Politik

·         Mengetahui Tipe dan jenis Partai Politik

·         Mengetauhui Sistem Kepartaian Di Indonesia

·         Mengetahui bagaimana peran partai politik Di Indonesia 

BAB II
PEMBAHASAN

A.    Sejarah Singkat Partai Politik

            Partai Politik pertama lahir dinegara-negara Eropa Barat. Dengan Luasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikut sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah dipihak lain. Perkembangan partai politik yang terjadi dieropa barat pada akhir abad ke 18, kegiatan politik hanya dipusatkan pada kelompok politik dalam parlemen yang bersifat terbatas, dalam hal ini bersifat elitis dan aristokratis karena dalam parlemen sebgagian besar hanyalah terdiri dari kaum bangsawan.

Kegiatan ini adalah usaha dari kaum bangsawan untuk melindungi hak-hak mereka dari keseweng-wenangan raja. Mulanya partai-partai itu disebut “parties notables”, yaitu komite pemilu yang relative kecil dan terdiri dari individu-individu yang mempunyai prestise dan kekayaan didaerah pemilihan mereka.

Biasanya pihak-pihak ini merupakan tuan-tuan tanah ataupun yang dikenal dengan sebutan “Lord”. Dengan Meluasanya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang diluar parlemen dengan terbentuknya panitia-pantia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum (kadang-kadang dinamakan caucus party).

B.     DEFINISI PARTAI POLITIK

Partai politik menurut UU No.2 Tahun 2008 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak cita cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasrkan pancasila dan UUD 1945[1].

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara.

C.     TUJUAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK

Tujuan dari partai politik yaitu untuk meraih dan mempertahankan tahta kekuasaan untuk mewujudkan rencana program yang telah disusun oleh mereka sesuai ideology yang dianut.

Fungsi dari partai politik yaitu :

·         Sebagai sarana komunikasi politik, Yang memperbincangkan dan memperluaskan rencana-rencana kebijakan pemerintah. Menurut Sigmund Neumann bahwa partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideology sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas.

·         Sebagai sarana sosialisasi politik, Sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang yang memperolehnya sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat yang dia berada

·         Sebagai sarana rekrutmen politik, Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas.

·         Sebagai sarana pengatur konflik, Partai politik diperlukan untuk membantu mengatasi atas sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat di tekan seminimal mungkin[2].

D. JENIS-JENIS PARTAI POLITIK DAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA

a. Jenis-jenis dari partai politik yaitu :

·         Partai Kader, Partai kaum istimewa yang didominasi oleh sebuah kelompok pemimpin informal yang memandang rendah terhadap pengembangan organisasi massa. Partai seperti ini sering kali dikembangkan diluar faksi-faksi atau parlementer pada sewaktu-waktu ketika pembagian kekuasaan partai sangat terbatas tetapi istilah partai kader tersebut saat ini sangat biasa digunakan untuk menyebut anggota-anggota partai yang terlatih dan profesional yang diharapkan dapat menunjukkan komitmen politik dan disiplin tingkat tinggi terhadap partainya.

·         Partai Massa, Lebih menekankan untuk memperbanyak jumlah keanggotaan dan menyusun basis pemilih yang lebih luas. Contohnya seperti partai Kristen democrat di Jerman, partai buruh di Inggris, yang dimana mereka menekankan pada pengembangan organisasi ketimbang keyakinan politik dan ideology politik. Keanggotan partai massa biasanya tidak mempunyai syarat ketat, kecuali segelintir aktifisnya yakni biasanya sekedar etuju terhadap asas dan tujuan umum partai tersebut.

·         Partai catch-all , Yang dimana menarik perhatian dan jumlah suara yang lebih luas seperti Otto Kircaeimer yang mengamati perkembangan partai Kristen democrat di Jerman partai republic dan partai democrat di Amerika Serikat, partai buruh di Inggris yang berbeda dengan partai massa karena mereka juga menekankan kepemimpinan dan kesatuan yang mengarahkan peranan para anggotanya lebih untuk membangun koalisi dukungan  suara ketimbang kelompok sosial.

·         Partai Kartel, Bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan eksekutif .

b.      Sistem kepartaian

1. One-party system :

Berlaku pada rezim totaliterianisme. Contohnya Uni Soviet, China dan banyak muncul pada bangsa Afrika dan Asia Mereka memiliki satu partai tunggal yang mengontrol setiap level pemerintahan dan hanya memperbolehkan satu partai yang legal.Pemilu dgn adanya partai sebagai klaim demokrasi sebagai pembenaran mereka juga berpendapat bahwa apabila memiliki beberapa partai dikhawatirkan akan terjadi chaos dan kekerasan.[3]

2.  One-party dominant systems

satu partai besar mengontrol sistem politik,  tetapi eksistensi partai kecil ada dan diperbolehkan berkompetisi dalam pemilihan. Negara ini tidak melarang keberadaan partai lain, hanya saja sistem elektoral yang berlaku berdampak pada kemunculan satu partai dominan. partai utama yang diharapkan memenangan pemilihan dan kontrol pemerintah. Sartori menyebut ini sebagai bentuk hegemoni, dimana partai politik lain menjadi kelas kedua. Contohnya seperti Institutional Revolutionary Party (PRI) di Mexico, Liberal Democrats di Jepang, dan Congress Party di India.

3.      Two-party Systems

Pada sistem ini dua partai mencapai mayoritas kontrol pada pemerintahan :Terdapat eksistensi partai kecil, tetapi tidak berperan karena dampak elektoral pada level nasional.  Contohnya United States, pada dasarnya memiliki partai lebih dari dua selain demokrat dan republik, yaitu ada Green party dan libertarian party, yang turut berkompetisi untuk jabatan politik. Namun hanya partai demokrat dan republik yang dapat memenangkan mayoritas kursi di legislatif nasional United States.

Misalnya US termasuk dalam two-party systems karena suara partai Demokrat dan Republik mencapai 99% suara nasional.

US menerapkan sistem pemilihan singe-member districts dan sistem kepartaian multiparty. Karena sistem pemilihan single-member districs mengakibatkan partai kecil yang mendapat suara tidak mendapatkan kursi di parlemen.

4.      Two-and-a-half party systems ada dua partai besar berdampingan dengan partai ketiga   yang menerima suara nasional lebih kecil[4].           

Sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuan politik Jean Blondel pada tahun 1968 dalam artikelnya sistem kepartaian di Demokrasi Barat. Menurut Blondel (Barrington, 2010) perbedaan two-party systems dan two-and-a-half party systems terletak pada persentasi suara nasional. Multiparty systems sistem politik memilliki sejumlah besar partai politik Walaupun ada partai yang bisa jadi lebih besar dari partai lainnya, tapi partai tersebut jauh dari dikatakan dominan.  Tidak ada partai besar yang secara umum diuntungkan pada mayoritas kursi di parlemen nasional, maka koalisi dianggap normal. Setiap dekade, masing-masing dua partai besar memiliki peluang untuk membantu partai utama pada pertukaran koalisi pemerintahan.

E.     Peran Dan Fungsi Partai Politik Di Indonesia

Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain sehingga orang lain menjadi sesuai dengan yang diinginkan oleh orang yang memiliki kekuasaan tersebut. Namun dalam mempelajari kehidupan politik, kekuasaan tidak hanya sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain akan tetapi juga dipandang sebagai kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijaksanaan yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Suatu kekuasaan akan memunculkan sebuah kewenangan. Laswell dan Kaplan menyatakan bahwa “wewenang (authority) merupakan sebuah kekuasaan formal” atau dengan kata lain wewenang merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan atau legitimasi.

Kewenangan seseorang belum lengkap jika seseorang belum mendapatkan legitimasi. Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik.  Secara garis besar legitimasi merupakan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, hubungan itu lebih ditentukan oleh yang dipimpin karena penerimaan dan pengakuan atas kewenangan hanya berasal dari yang diperintah. Secara umum alasan utama mengapa legitimasi menjadi penting bagi pemimpin pemerintahan. Pertama, legitimasi akan mendatangkan kestabilan politik dari kemungkinan-kemungkinan untuk perubahan sosial. Pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pihak yang berwenang akan menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga pemerintah dapat membuat dan melaksanakan keputusan yang menguntungkan masyarakat umum. Pemerintah yang memiliki legitimasi akan lebih mudah mengatasi permasalahan daripada pemerintah yang kurang mendapatkan legitimasi.

Di Indonesia, dalam upaya membangun legitimasi politik berawal dari pemilu 1999 yang merupakan pemilu perdana pasca mundurnya presiden Suharto dari tampuk kekuasaan. Habibie, selaku pengganti Suharto, melaksanakan pemilu tiga tahun lebih cepat dari waktu yang seharusnya dijadwalkan, yaitu tahun 2002. Percepatan pemilu ini adalah hasil tekanan rakyat pada pemerintahan habibie yang di pandang tidak memiliki legitimasi untuk memegang kekuasaan.  Pada fase setelah keruntuhan Orde Baru kecilnya penolakan terhadap di buangnya format politik dua Partai dengan menggantikannya dengan sistem multi partai. Agar mencapai format politik yang lebih demokratis. Dan pemilu menjadi semacam simpang jalan : apakah proses politik itu terus setia pada jalur demokratisasi, berbelok jalan, atau bahkan berbalik arah sama sekali.

Namun ternyata  berdasarkan hasil pengamatan semenjak di berlakukannya sistem multi partai semakin banyak pula hal-hal yang berbalik arah (tidak sesuai dengan Tujuan dan fungsi Parpol) sehingga menyebabkan Krisis Legitimasi  pada lembaga legislative Di Negara ini.

            Hampir seluruh  Negara di penjuru dunia ini mengalami krisis legitimasi, terkecuali dengan Negara superpower yaitu Amerika serikat, jika dibandingkan dengan Indonesia yang berlarut dalam kencang nya arus permasalahan, seperti kata pepatah “ Mati satu tumbuh seribu” dalam arti permasalahan di Indonesia ini jika telah selesai satu permasalahan maka akan ada lebih banyak permasalahan yang akan timbul. Pantas saja kenapa permasalahan kemiskinan, keadilan, dan kesejahteraan di Indonesia ini tidak terimplementasi secara baik, aspirasi-aspirasi masyarakat tidak terakomodir secara baik, ternyata para pengatur konflik (Anggota legislative) malah menjadi actor konflik. Mereka lupa pada janji mereka sebelum mendapatkan kekuasaan tersebut, mereka lupa pada tugas mereka yang akan mengayomi masyarakat, yang akan menjadi jembatan penghubung antara mayarakat dengan lembaga pemerintahan, seharusnya mereka bisa meredakan permasalahan apabila terjadi konflik di lembaga pemerintahan atau dilingkungan masyarakat, bukan sebaliknya. Apa yang salah dengan sistem di Negara ini, apakah itu penyebab dari sistem multiparty, terlalu banyak perwakilan, sehingga banyak nya perbedaan pendapat dan tujuan memicu terjadinya konflik di ranah partai politik sendiri. Dan dengan adanya kekuasaan menjadi alat sebagai pendorong agar bisa mencapai tujuan dan keinginan para anggota partai. Tidak heran kenapa orang –orang rela menghabiskan uang banyak di saat Pemilu Legislative, tidak lain di karenakan ada tujuan tertentu.

Dalam Teori Peran dan Fungsi Partai Politik yang sudah jelas dikatakan bahwa, Partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara suka rela atas jasa kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, Negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan pancasila (UU No 2 Tahun 2011). Dengan berbagai fungsi-fungsi partai politik seperti sosialisasi politik yang akan memberikan wawasan bagi masyarakat tentang betapa pentingnya itu politik sehinga masyarakat tidak lagi di kategorikan sebagai masyarakat qaula/primitive yang tidak mau tahu tentang apa itu politik dan pemerintahan, partai politik sebagai control politik yang akan mengatur segala peran elit maupun kegiatan yang menyangkut akan politik dan pemerintahan, partai politik sebagai rekrutmen politik dalam arti mengajak setiap individual yang dianggap mampu untuk mendapatkan posisi sebagai wakil rakyat, partisipasi politik yang ikut serta berperan dan berpatisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang menyangkut akan sosial, dan pengendali konflik yang di harapkan mampu mengakomodir segala permasalahan atau konflik yang terjadi di ranah pemerintahan atau partai politik sebagai penengah/pereda konflik.[5]

Dari berbagai peran dan fungsi partai politik tersebut yang seharusnya mampu menciptakan kesejahteraan. Namun sangat jauh ketercapaiannya di Negara ibu pertiwi ini, Para anggota partai yang telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga terpilih menjadi perwakilan rakyat yang akan mengakomodir segala aspirasi-aspirasi masyarakat menjadi kenyataan, apa boleh buat harapan tidak sesuai dengna kenyataan. Yang terjadi di Negara ini adalah mengutamakan aspirasi sendiri demi kepentingan sendiri, Artinya para anggota partai yang sudah terpilih malah saling berlomba mengemukakan doktrin nya seakan-akan itu adalah demi kepentingan rakyat, namun nyatanya itu adalah kepentingan mereka sendiri.

Aceh misalnya, dengan pemerintahan yang otonomi sehingga aceh diberikan wewenang dalam mengatur dan mengatasi segala permasalahan yang ada di aceh, dengan adanya otonmi daerah tersebut diharapkan mampu meninggal ketertinggalan yang dialami masyarakat aceh akibat pasca perperangan dimasa perjuangan kemerdekaan dahulu. Dari otonomi daerah tersebut selain dengan besarnya anggaran yang masuk dalam kas pemerintahan aceh, ternyata aceh juga mendapatkan sesuatu yang tidak ada pada daerah lain yaitu adanya Partai Lokal

Keberadaan Partai Lokal di Aceh lahir berdasarkan proses perdamaian Aceh antara pemerintahan Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Fillandia 15 Agustus 2005. Pembentukan partai poltik local di Aceh juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20/2007 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Maret 2007.

Dengan Adanya Partai Lokal yang dianggap lebih mampu untuk memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang sesuai dengan apa yang di inginkan rakyat aceh[6].  Adapun beberapa manfaat dengan adanya Partai Politik Lokal  :

1.      Mampu mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus dan mampu menanggulangi separatisme

2.      Mampu meminimalisir tuntutan Aceh dalam memisahkan diri dari NKRI

3.      Dengan Adanya Partai Politik diharapkan mampu mengatasi masalah/konflik yang diselesaikan melalui jalur politik

4.      Dianggap sebagai alat penyalur aspirasi yang unggul bagi masyarakat aceh

Ternyata banyak kegamangan dengan lahirnya Partai Lokal tersebut. Kegamangan tersebut yaitu berupa ketakutan jika suatu saat Partai Lokal sebagai saran disintegrasi bangsa yang memisahkan diri dari Indonesia.

Melihat kondisi dan bagaimana kontribusi dari Partai Lokal yang ada di Aceh saat ini, apa kontruksi dari subangsi dan eksistensi mereka (Para Partai Lokal) dalam pembangunan aceh ? sampai sejauh ini memang sesuai dengan beberapa kesepakatan dalam penandatanganan perjanjian perdamaian Aceh-Indonesia, bahwa dengan adanya partai local partisipasi poltik masyarakat aceh lebih terbangun, dan kesadaran terhadap cinta Tanah Air (NKRI) yang diharapkan aceh tidak lagi menuntut agar tidak memisahkan diri dari NKRI, serta mampu mengakomodir segala aspirasi masyarakat. Namun nyatanya sekarang, jumlah partai yang saat ini ada 3 partai :

1.      Partai Aceh (PA)

2.      Partai Nasional Aceh (PNA)

3.      Partai Damai Aceh (PDA)[7]

Dari ketiga partai Lokal saat sekarang ini, diharapkan semakin banyak kontribusi dari partai politik local yang melahirkan hasil yang konkrit bagi pemerintahan aceh. Namun banyak diantaranya yang mengamati tentang bagaimana peran dari partai local tersebut dari sisi negatife nya. Partai Politik Lokal sudah 3, seharusnya mampu mengakomodir segala aspirasi masyarakat dan memberikan jaminan bagi masyarakat akan ketentraman dan kesejehteraan tapi nyatanya mereka para pengurus Parpol sibuk maslah intervensi kekuasaan, sibuk berlomba demi mencapai keinginan, dan saling menjatuhak demi sebuah jabatan, pada akhirnya aspirasi masyarakat terbengkali dan para anggota Parpol sibuk dengan konflik internal partai.

           

BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulam

Partai politik menurut UU No.2 Tahun 2008 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak cita cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasrkan pancasila dan UUD 1945.

Pada dasarnya sistem di Negara ini sangat bagus. Bukan hanya di Indonesia saja, di Negara-negara lain demikian. Tapi ada hal-hal yang membuat sitem itu tidak bagus, bahkan akan berdampak pada kehancuran. Disebabkan karena terjadinya krisis Legitimasi sehingga pada akhirnya terjadilah tidak berkesinambungan antara para elit partai, keadilan dan kesejahteraan tidak dirasakan oleh para rakyat, yang ada hanya kemiskinan. Di Negara ini bagaikan pepatah “Maju tak gentar membela yang bayar” artinya many money is king (banyak uang kita adalah raja) yang bisa melakukan apa saja sekehendak kita. Kenapa terjadi dis-integrasi antar sesama elit politik ? tidak lain karena perbedaan tujuan. Ada yang betul-betul menjalankan tugas dari posisi jabatannya, ada yang hanya ingin memperjuangkan kepentingan pribadi nya. Namun pada akhirnya banyak diantaranya yang memperjuangkan kepentingannya sendiri yang banyak memenangkan jika ada permasalahan, dikarenakan ada tunai sebelum bekerja, ada perjanjian setelah masalah. Dan hal itu terus menjadi buadaya di Negara ini, peran dan fungsi para anggota partai politik tidak lagi sesuai pada jalurnya. Sampai pada akhirnya Negara ini sebagai Negara yang “ maju tak gentar membela yang bayar”

B.     Saran

-        Aceh sudah dimanjakan dengan anggaran yang berlimpah, sedikit kerja uang merajalela. Sudah saatnya Otonomi daerah untuk aceh dicabut agar pemerintahan aceh sadar dan lebih paham artinya perjuangan tanpa uang itu bagaimana.

-        Pengawasan pemerintahan pusat terhadap formulasi dan pembagian dana di Internal Pemerintahan aceh yang kurang, sehingga mafia-mafia sangat berkontribusi aktif dalam memainkan perannya.

Daftar Pustaka

• -        Pamungkas, sigit, Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia, Perum Griya Saka Permai : Yogyakarta 2010
• -        Subagyo, Firman, Menata Partai Politik dalam arus Demokratisasi Indonesia, PT. Wahana Semesta intermedia, Jakarta :2009
• -        MD, Maruto dan WHK, Anwar, Reformasi Politik dan kekuatan masyarakat kendala dan peluang menuju Demokratisasi, pusaka LP3ES Indonesia : Jakarta, 2002
• -        Cangara, Hafied, Komunikasi Politik : Komsep, teori, dan Strategi/hafied Cangara Ed. 1,2 – Jakarta : Rajawali Pers, 2009
• -        Chilcote, Ronald H, Teori Perbandingan Politik : Penelusuran paradigma/Ronald H.Chilcote, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2004
• -        Winarno Budi, Kebijakan Publik “Teori, Proses, Dan Studi Kasus” (Seturan Utara, Sleman, Yogyakarta : 2012

---

[1] Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik (cet. Ke-26. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama, 2004) hal 8

[2] EKA JANUAR, PARTAI POLITIK, ORMAS DALAM PERBANDINGAN POLITIK, hal 7. (Powerpoint)

[3] Rizkika Lhena Darwin, Tipologi Partai Politik, hal 2-26 (Powerpoint)

[4] Rizkika Lhena Darwin, Sistem Kepartaian, hal 2-7 (Powerpoint)

[5] Sigit Pamungkas, Partai Politik (Teori dan Praktik di Indonesia), (Sleman, Yogyakarta: Perum Griya Saka Permai,2011). Hlm,35

[6] Hasan Basri M Nur, Parnas vs Parlok (pertarurngan partai politik dalam mengasai Aceh). (Banda Aceh:PT Aceh Media Grafika,2014),h.214

[7] Ikrar Nusa Bakti, Beranda Perdamaian: Aceh pasca tiga tahun MoU Helsinki, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008). Hlm. 137